Kesiapan Anggaran Menjadi Faktor Utama dalam Perpindahan Ibu Kota
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa urusan percepatan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara harus disesuaikan dengan ketersediaan dana pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap usulan partai lain agar pemerintah segera menerbitkan Keppres jika ingin ibu kota negara segera dipindahkan.
Dasco menegaskan bahwa masalah perpindahan dan percepatan pembangunan harus melihat kesiapan anggaran yang tersedia. Hal ini disampaikannya saat berbicara kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (21/7). Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini pemerintah masih menyelesaikan sejumlah infrastruktur di Nusantara.
Menurut Dasco, target-target kesiapan pindahnya ibu kota telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, ia belum tahu apakah anggaran untuk tahun 2026 akan bertambah atau tidak. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa pemerintah telah memiliki rencana jangka panjang dalam membangun dan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI dari NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa pembangunan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dievaluasi mengingat dinamika kondisi fiskal dan politik. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama elite NasDem di kantor partainya, Jakarta, Jumat (18/7).
Saan menjelaskan bahwa Partai NasDem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia. Ada dua arah kebijakan realistis yang perlu diputuskan pemerintah terkait status IKN.
Pertama, ketika pemerintahan era Prabowo Subianto ingin menetapkan IKN sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Jika opsi ini diambil, NasDem mengusulkan diterbitkan Keppres tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi, dan Peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Selain itu, NasDem juga menyarankan diterbitkan Keppres tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan ASN secara bertahap.
Saan menilai bahwa pemerintah perlu mengaktifkan infrastruktur yang telah dibangun dengan menempatkan Wakil Presiden RI dan beberapa kementerian di IKN. Ia menilai bahwa kehadiran Wapres di IKN dapat mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah Indonesia bagian Timur dan Papua.
Kedua, ketika pemerintahan era Prabowo belum berniat menetapkan IKN sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Jika opsi ini diambil, pemerintah bisa membuat moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal serta prioritas nasional. Langkah ini diperlukan untuk menghentikan ketidakpastian status IKN dan memastikan infrastruktur yang sudah terbangun tidak mangkrak.
Saan menekankan pentingnya penyesuaian arah pembangunan IKN dengan efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal negara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional. Ia berharap pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN.
Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, Anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat, hingga Ketua Fraksi NasDem DPR Victor B Laiskodat.
Komentar
Posting Komentar